DPRa PKS Beji

Bersih Peduli Professional

Polemik KPU Depok, ‘Seleksi anggota dikaji ulang’

Posted by pksbeji pada Oktober 9, 2008

MARGONDA, MONDE: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Jawa Barat menegaskan seleksi calon anggota KPU Depok harus ditinjau ulang, lantaran ditemukan adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, elemen Depok yang tergabung dalam Koalisi Gugat KPU Depok, hari ini akan menggelar aksi damai menuntut pembatalan dua anggota KPU Depok yakni Yoyo Effendi dan Udi bin Muslin yang dinilai cacat hukum.

Peryataan Panwaslu Jabar tersebut setelah mempelajari berkas-berkas pengaduan dan turun langsung ke Depok mengumpulkankan data-data, serta meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

“Kami sudah mengumpulkan data-data dan minta klarifikasi, kemudian mempelajarinya, dimana dalam proses seleksi calon anggota KPU Depok ditemukan adanya pelanggaran terhadap undang-undang,” ungkap Mahi M. Nikmat, anggota Panwaslu Jabar, saat dihubungi Monde, kemarin.

Dia menambahkan hasil investigasi yang dilakukan lembaganya sudah dikirim ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beberapa hari yang lalu. “Lantaran ada pelanggaran aturan, maka proses seleksi anggota KPU Depok harus ditinjau ulang,” tandasnya.

Ditanya pelanggaran apa yang dimaksud dalam proses seleksi anggota KPU Depok, Mahi menguraikan bahwa sejak dari awal proses seleksi tersebut sudah keluar dari ketentuan, terbukti munculnya dua kubu tim seleksi dengan keputusan yang berbeda. “Untuk mengambil keputusan tidak bisa oleh tiga orang, apalagi hanya berdua. Ini tidak sesuiai dengan ketentuan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mahi menjelaskan jika mengacu Pasal 15 Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2007, maka yang diajukan oleh tim seleksi ke KPU Provinsi Jabar adalah sebanyak sepuluh orang. Tapi nyatanya yang diloloskan malah 13 orang. ‘Dari nama-nama yang diusulkan kedua kubu tersebut muncul tujuh nama yang sama, tapi ada enam nama yang berbeda, sedangkan dalam Peraturan KPU 13/2007 yang diajukan hanya sepuluh orang,” katanya.

Menurutnya, ketujuh orang tersebut dinilai lebih mengakomodasi dua kubu yang berlainan itu daripada menambahnya menjadi 13 orang. Meski demikian, dalam situasi seperti ini, KPU Provinsi Jawa Barat mungkin mengambil langkah diskresi atau pengambilan keputusan diluar perudang-undangan dengan pertimbangan tertentu.

Mahi mengakui polemik seleksi anggota KPU Depok memang cukup rumit dan banyak implikasinya. Dalam hal ini, dia menyarankan sebaiknya diseleasikan melalui jalur hukum. “Lebih baik di-PTUN-kan agar masalahnya tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Wahidah R Bulan yang juga peserta seleksi calon KPU Depok bersama peserta lainnya menyatakan sudah menunjuk kuasa hukum Nasrullah Nasution, SH, untuk melayangkan gugatan hukum terhadap keputusan KPU Provinsi Jabar, sebab dalam proses seleksinya banyak kecurangan.

Wahidah mengakui untuk menganulir Udi dan Yoyo dari keanggotaan KPU Depok periode 2008-2013 yang telah dilantik itu tidak mudah. “Kami akan mem-PTUN-kannya,” tandas Wahidah yang mengatakan langkah itu dilakuakn agar warga Depok mengetahui apa yang sebebarnya terjadi di KPU Depok.

Lebih lanjut dia menilai jika memang dari awal kedua orang itu merupakan titipan yang harus diakomodasi, maka tidak perlu ada seleksi sedemikian rupa. Sebab, kata dia, proses seperti ini sangat merugikan peserta lainnya.

Batalkan keputusan

Terpisah, Koordinator Lapangan Koalisi Gugat KPU Depok, Roy Prygina, menuntut menuntut KPU Pusat membatalkan keputusan KPU Jawa Barat yang menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPU Kota Depok periode 2008-2013.

Mereka juga mendesak KPU Pusat menganulir hasil keputusan KPU Jabar yang menetapkan Udi Bin Muslih dan Yoyo Effendi, karena cacat secara hukum, meminta KPU Pusat mengambil-alih dalam pengambilan keputusan ulang menentukan calon anggota KPU Depok yang baru.

“Besok (hari ini, red) akan ada aksi damai di kantor KPU Depok menuntut pembatalan pengangkatan Udi dan Yoyo sebagai anggota KPU Depok,” ungkap Roy melalui layanan pesan pendek kepada Monde, kemarin.

Menurut Roy, keputusan KPU Jabar memenangkan Udin Bin Muslih dan Yoyo Effendi menimbulkan pertanyaan besar, karena berdasarkan rekomendasi tim seleksi anggota KPU Depok sangat kredibel dalam meloloskan 10 anggota terpilih, namun KPU Jabar, meloloskan kedua orang tersebut. “Jelas telah terjadi politik dagang sapi yang dilakukan KPUD Jabar.”

Terkait masalah ini, Yoyo Effendy di harian ini pernah menyatakan bila keputusan yang diambil KPU Jabar (penetapan lima anggota KPUD Depok) sudah cukup proporsional dan profesional, sehingga sulit untuk mencari alasan yang tepat bahwa keputusan itu dinilai cacat secara hukum. “Kalau dikatakan cacat hukum, dari mana alasannya, dan cacat yang mana. Saya kira keputusan itu sudah proporsional dan profesional,” tandas Yoyo kepada Monde kala itu.(dmr)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: