DPRa PKS Beji

Bersih Peduli Professional

Polemik Seleksi Anggota KPUD Depok, ‘Putusan KPUD Jabar cacat hukum’

Posted by pksbeji pada September 26, 2008

PANMAS, MONDE: Aksi demo itu mengusung tiga agenda tuntutan, terutama menuntut KPU Pusat membatalkan keputusan KPU Jawa Barat yang menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok periode 2008-2013.

Dalam siaran pers yang diterima Monde, Koma yang terdiri dari LSM Forpenas, Forpendik, Fitra depok, Dewa, CSE, LPSMas dan Faksi menyatakan sikap bersama; meminta KPU Pusat menganulir hasil keputusan KPU Jabar yang menetapkan Udi Bin Muslih dan Yoyo Effendi, karena cacat secara hukum, meminta KPU Pusat mengambil-alih dalam pengambilan keputusan ulang menentukan calon anggota KPUD Depok yang baru, meminta warga Depok untuk tidak terlibat dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput) yang dilaksanakan KPUD yang cacat hukum.

Fitrijansjah Toisutta, koordinator aksi Koma KPUD, mengatakan keputusan KPUD Jabar memenangkan Udin Bin Muslih dan Yoyo Effendi menimbulkan pertanyaan besar, karena berdasarkan rekomendasi tim seleksi anggota KPUD Depok sangat kredibel dalam meloloskan 10 anggota terpilih, namun KPUD Jabar, meloloskan kedua orang tersebut.“Jelas telah terjadi politik dagang sapi yang dilakukan KPUD Jabar,” tegasnya.

Menanggapi pernyatan tersebut, Yoyo Effendy menegaskan keputusan yang diambil KPU Jabar (penetapan lima anggota KPUD Depok) sudah cukup proporsional dan profesional, sehingga sulit untuk mencari alasan yang tepat bahwa keputusan itu dinilai cacat secara hukum. “Kalau dikatakan cacat hukum, dari mana alasannya, dan cacat yang mana. Saya kira keputusan itu sudah proporsional dan profesional,” tandas Yoyo kepada Monde, kemarin di kantor KPUD Depok.

Udi bin Muslih tidak bersedia mengomentari aksi demo maupun tuntutan Koma, mengingat belum mempelajari substansi dari apa yang menjadi tuntutan LSM tersebut.

Menyinggung agenda demo berupa tuntutan pencabutan SK KPU Jawa Barat tentang penetapan lima anggota KPUD Depok periode 2008-2013, Udi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengomentari tuntutan apra pendemo tersebut. “Maaf, saya tidak memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengomentarinya, karena hal itu wewenang KPU Jawa Barat,” kata Udi.

Meski belum tahu kelompok mana yang berdemo di kantor KPUD Depok, Udi mengaku, cukup menghargai karena demo merupakan proses berdemokrasi, asalkan masih dalam koridor yang benar. “Saya kira demo kan bagian dari komunikasi politik, namun harus dalam koridor yang benar,” tuturnya.(mj)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: