DPRa PKS Beji

Bersih Peduli Professional

Survai LKPD pada Pemkot Depok: Layanan publik belum optimal

Posted by pksbeji pada Juli 15, 2008

BALAIKOTA, MONDE : Berdasarkan pemantauan Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), aktifitas pelayanan publik Pemkot Depok hingga saat ini masih belum optimal terutama menyangkut tenggat waktu, transparansi dan informasi. Hal itu setidaknya terungkap dalam Talkshow LKPD berlangsung di Lantai 5 Balaikota, Sabtu (12/7).

Sebagai contoh, tabel biaya pembuatan surat izin, kartu tanda penduduk dan lainnya sebagian besar belum dipasangan di papan pengumuman.

Kondisi itu memungkinkan akan memicu timbulnya biaya tambahan dalam kepengurusan pelayanan administratif masih terjadi di tempat-tempat pelayanan publik.

Survai terhadap 178 responden yang tersebar di enam kecamatan menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengurusan IMB sangat variatif dengan rentan waktu antara empat sampai dengan 30 hari. Sementara untuk pengurusan SIUP diperlukan waktu antara tiga sampai 60 hari.

Variasi waktu pengurusan ijin tersebut menurut responden karena dua faktor utama yakni berbelit-belit (33,7%) serta tak adanya transparansi dalam prosedur (39,3%). Sisanya menyebut karena masalah sistem, personil dan dukungan alat.

Informasi dan transparansi prosedur pelayanan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pelayanan.

Hasil survai LKPD menunjukkan (43,9%) menyatakan masih kurang jelas, sementara (39,3%) menyatakan sudah cukup jelas tersedia informasi mengenai prosedur dan persaratan pelayanan.

Dari sisi pelaku pemberi layanan (52,8%) responden termasuk kategori sudah cukup ramah dan (30,9%) termasuk ramah dalam memberikan pelayanannya.

Secara terpisah, ketidakpuasan akan pelayanan pemerintah disampaikan oleh Nurul (40) warga Pancoran Mas, pria sebagai karyawan swasta itu mengaku tak mendapatkan pelayanan optimal dalam pengurusan IMB.

“Di Depok ini bukan menjadi rahasia lagi, untuk mengurus IMB saja susahnya bukan main,” keluhnya kepada Monde beberapa waktu lalu.

Bahkan menurutnya, tak sedikit warga yang sebenarnya mengeluh dengan pelayanan yang terkesan lamban itu.

Namun kebanyakan warga hanya berani membincangkannya di belakang mereka takut jika opini yang mereka keluarkan malah akan mengganggu kenyamanan karena ada intimidasi dari pihak yang merasa dipojokkan.

Ketua pengurus harian LKPD Prihandoko, mendesak agar Pemerintah Kota Depok untuk sesegera mungkin memperbaiki mutu kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Jika mengadopsi daerah Sragen, lanjut dia, maka penerapan informasi tehnologi (IT), dalam jajaran pemerintahan merupakan solusi atas ketidaktranparanan dalam pelayanan.

“Saya pikir bukan hal yang mustahil diterapkannya sistem IT di dalam pengelolaan pemerintahan di Depok. Jika di Sragen yang masih didominasi desa saja bisa,” kata Prihandoko dengan optimis.

Nilai kepuasan terhadap pelayanan publik menurut Prihandoko pula, seharusnya minimal mencapai angka 75 %. Untuk menuju angka itu selayaknya dapat terealisasi pada tahun ini.

Dengan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan merupakan langkah yang sesuai dengan Visi serta Misi Kota Depok yang melayani dan menyejahtrerakan.

Langkah itu akan mendorong masuknya investor, sehingga akan memberikan dampak positif baik terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan pekerjaan.

Dalam talk show yang berlangsung di balaikota Sabtu (12/7) hadir pula Bupati Sragen Untung Wiyono, mewakili akademisi Adrianov Chaniago serta sejumlah pejabat dari SKPD, tokoh masyarakat serta sejumlah kalangan LSM dari Kota Depok.(ina)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: