DPRa PKS Beji

Bersih Peduli Professional

Permohonan 7 Partai Dikabulkan, Secara politis putusan MK sulit dilaksanakan.

Posted by pksbeji pada Juli 11, 2008

JAKARTA – Republika – Jumat, 11 Juli 2008 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 316 huruf d UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Implikasi dikabulkannya uji materiil pasal itu masih diperdebatkan. ”Menyatakan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, dalam amar putusannya.

Pasal 316 huruf d itu memberi keistimewaan kepada sembilan parpol peserta Pemilu 2004 untuk menjadi peserta Pemilu 2009, kendati tak lolos electoral threshold (ET) tiga persen–asalkan memiliki kursi di DPR. Dari 24 parpol peserta Pemilu 2004, hanya tujuh partai yang lolos ET tiga persen dan otomatis menjadi peserta Pemilu 2009. Yaitu, Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Sebanyak 17 parpol lainnya tak lolos ET.

Dari 17 parpol ini, sembilan berhasil mengirimkan wakil di DPR (lihat tabel). Sebanyak delapan parpol lainnya tak berhasil meraih kursi di DPR. Sesuai ketentuan UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, bila tak mencapai ET, parpol tersebut tak boleh mengikuti pemilu selanjutnya. Parpol itu bisa menjadi peserta pemilu berikutnya bila mengganti nama dan tanda gambar partai serta lolos verifikasi.

Tapi, ketentuan itu kemudian diubah lewat UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif yang memberi keistimewaan kepada sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR. Selain membatalkan pemberlakuan ET secara terbatas, UU No 10/2008 juga tidak lagi memberlakukan ET untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ketentuan ET diganti dengan parliamentary-threshold (PT).

Tujuh dari delapan parpol yang memiliki kursi di DPR kemudian menguji-materiil Pasal 316 huruf d itu. Ketujuh partai itu adalah: PPD, Partai PIB, PNBK, Partai Patriot Pancasila, PBSD, PSI, dan Partai Merdeka.

Tidak Jelas

MK menyatakan pasal tersebut tidak jelas pertimbangan hukum (ratio-legis) dan konsistensinya sebagai pengaturan masa transisi dari ET menjadi PT. MK juga menyatakan kedudukan sembilan parpol yang tak lolos ET itu sama saja dengan delapan parpol yang tak lolos ET–meski sembilan parpol itu punya kursi di DPR.

MK menyatakan Pasal 316 huruf d merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap sesama parpol peserta Pemilu 2004 yang tak memenuhi ET.

Menurut MK, dalam pertimbangan hukumnya, kalau pasal tersebut memberi kemudahan, mestinya semua parpol peserta Pemilu 2004 dapat menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa verifikasi. Apalagi, menurut MK, ternyata ada parpol yang tak memperoleh kursi di DPR, tapi suaranya lebih banyak dibanding parpol yang memperoleh kursi di DPR.

Usai pembacaan putusan, Ketua Umum PBSD, Muchtar Pakpahan, mendatangi KPU. ”Kami meminta tahapan pemilu dihentikan sekarang, untuk menyesuaikan dengan putusan MK ini,” katanya. PBSD sempat berganti nama menjadi Partai Buruh untuk ikut Pemilu 2009. Tapi, Partai Buruh tidak lolos verifikasi. Begitu pula dengan Partai Merdeka dan Partai Sarikat Indonesia. Adapun PNBK, Partai Patriot Pancasila, PPD, dan Partai PIB, lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2009 dengan nama baru maupun tetap memakai nama lama. Zainal Abidin, kuasa hukum tujuh partai pemohon judicial review, menilai putusan MK itu perlu menjadi pelajaran. ”Pelajaran bagi DPR dan pemerintah dalam membuat UU,” kata

Tidak Berlaku Surut

Wakil Ketua Umum PDS, Denny Tewu, mengatakan putusan MK tidak berlaku surut. ”Peserta pemilu jalan terus sesuai keputusan KPU. Selanjutnya, DPR perlu merevisi UU Pemilu sesuai keputusan MK,” katanya. Wakil Sekjen PBB, Amrullah Andi Hamid, mengatakan partainya siap bila putusan MK berimplikasi partainya harus diverifikasi. ”Namanya keputusan konstitusi, suka atau tidak suka, kita mau apa lagi. Selama keputusan itu masih memberi ruang dan peluang. Yang penting jangan ada yang dirugikan,” ujar Amrullah.

Presiden Partai PDK, Ryaas Rasyid, mengatakan secara politik putusan itu sulit dijalankan. ”Karena mengganggu jadwal pemilu. KPU tidak akan jalankan itu,” katanya. Pakar hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, menilai putusan MK terlambat. Seharusnya MK, kata dia, memutuskan gugatan itu sebelum KPU menetapkan peserta Pemilu 2009. Meski demikian, dia mengatakan putusan itu punya kekuatan yuridis. ann/dwo/ade

9 Parpol yang tak Lolos Electoral Threshold di DPR

No* Nama Partai
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
20. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)
22. Partai Pelopor
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)

* Nomor urut peserta Pemilu 2009 yang diambil di KPU, Rabu (9/7).

Pasal yang Dipersoalkan

Pasal 315

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004.

Pasal 316

Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

  1. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau
  2. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
  3. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
  4. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau
  5. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: