Polemik seleksi anggota KPU Depok, Bawaslu & KPU siap investigasi

DEPOK, MONDE: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Pusat akan mengklarifikasi dan menurunkan tim investigasi ke Depok, terkait polemik seleksi anggota KPUD Depok yang dinilai sarat manipulasi atau kecurangan.

Diakomodasinya Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok dinilai sebagai pertanda proses demokratisasi mati suri. Dengan telah ditetapkan dan dilantiknya anggota KPUD Depok periode 2008-2013, para peserta seleksi proses rekrutmen KPUD Depok yang mengikuti kegiatan hingga tahap fit and proper test di Bandung pada 18 September 2008 menyatakan menolak keputusan tersebut.

PKS: Jangan Razia Pendatang! Latih!

INILAH.COM, Jakarta – 03/10/2008 20:42 – Abdullah Mubarok – PKS menilai razia yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI terhadap warga pendatang usai Lebaran tidaklah efektif dalam menekan populasi penduduk. Pasalnya, Ibu Kota sebagai ladang pekerjaan merupakan incaran warga, baik berasal dari dalam maupun luar Jakarta.

“Itu kan sudah ada sebelumnya. Nggak efektif. Karena kesempatan kerja bukan berada di daerah, tapi di Jakarta. Satpol PP tidak bisa merazia setiap pintu terminal setiap waktu,” ucap Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jumat (3/10).

PKS: Open House? Rakyat Sudah Pintar

INILAH.COM, Jakarta – Samsul Maarif – 03/10/2008 12:43 – Banyaknya pejabat negara maupun tokoh politik yang menggelar open house Lebaran, diakui PKS akan membawa dampak. Sebab, dalam kegiatan itu diberikan bantuan, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya.

Menurut Humas PKS Ahmad Mabruri, hal itu tidak menjadi masalah sepanjang diberikan secara ikhlas dan memberi manfaat bagi warga tidak mampu. “Namun masalahnya bagaimana caranya agar bisa bermain cantik saja. Memang tidak dipungkiri vote 2009 juga diharapkan,” katanya, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Jumat (3/10).

PKS Lanjutkan Gerakan Peduli Tetangga

INILAH.COM, Jakarta – Samsul Maarif – 03/10/2008 11:05 – PKS kemungkinan akan melanjutkan Gerakan Peduli Tetangga (GPT), yang dilaksanakan selama Ramadan 1429 Hijriyah. Walaupun belum ada laporan tertulis ke DPP tentang hasil pelaksanaannya, program ini dapat dilanjutkan hingga Pemilu 2009.

PKS: Takbiran Yes, Konvoi No!

INILAH.COM, – 30/09/2008 17:31 – Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memperbolehkan kader-kadernya untuk melakukan takbiran di jalan raya.

PKS beralasan, arak-arakan takbiran di jalan raya dapat membuat kemacetan dan rawan kecelakaan jika menggunakan mobil bak terbuka dengan penumpangnya melebihi kapasitas.

“Kita takbiran dengan para tetangga tempat di mana kader tinggal. Tidak usah keliling di jalan, bikin macet,” kata Humas PKS M. Mabruri kepada INILAH.COM, Selasa (30/9).

Polemik Seleksi Anggota KPUD Depok, ‘Putusan KPUD Jabar cacat hukum’

PANMAS, MONDE: Aksi demo itu mengusung tiga agenda tuntutan, terutama menuntut KPU Pusat membatalkan keputusan KPU Jawa Barat yang menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok periode 2008-2013.

Dalam siaran pers yang diterima Monde, Koma yang terdiri dari LSM Forpenas, Forpendik, Fitra depok, Dewa, CSE, LPSMas dan Faksi menyatakan sikap bersama; meminta KPU Pusat menganulir hasil keputusan KPU Jabar yang menetapkan Udi Bin Muslih dan Yoyo Effendi, karena cacat secara hukum, meminta KPU Pusat mengambil-alih dalam pengambilan keputusan ulang menentukan calon anggota KPUD Depok yang baru, meminta warga Depok untuk tidak terlibat dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput) yang dilaksanakan KPUD yang cacat hukum.

PKS Buat Kontrak Politik Dengan Buruh

INILAH.COM, Makassar – 23/09/2008 03:18 – Suriani – Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan merangkul kaum buruh. Komunitas ini dianggap mampu memberi suara signifikan bagi partai Islam dengan basis intelektual muda kampus itu.

“Kekuatan kaum buruh itu sangat besar dan jika di akomodir dan dimanfaatkan bisa memberi kontribusi suara banyak,” jelas Sekjen PKS Anis Matta, saat berdiskusi dengan para aktivis pemerhati buruh dan perwakilan beberapa buruh pabrik, Selasa (23/9) di Makassar.

Suap Tanjung Api-api, 4 Anggota FPKS Bantah Ikut Nikmati Kenduri Rp 2,5 Miliar

Jakarta – Jumat, 26/09/2008 08:04 WIB – Ken Yunita – detikNews – 4 Anggota FPKS disebut-sebut ikut menerima uang suap izin alih fungsi lahan hutan lindung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, dari Sarjan Tahir. Namun keempatnya langsung membantahnya.
 
“Saya ingin tegaskan bahwa saya, Suswono, Umung Anwar Sanusi, dan Tamsil Linrung dari FPKS memang menerima uang dari sekretariat Komisi IX (bukan dari Sarjan Tahir),” kata Syamsul Hilal dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Jumat (26/9/2008).

Djalaludin: Ada Kebijakan FPKS untuk Terima Amplop

Jakarta – Senin, 21/04/2008 14:25 WIB – Arry Anggadha – detikNews – Tidak ada kebijakan dari FPKS untuk menolak uang dari pihak ketiga. Itulah pengakuan anggota Komisi IV DPR Djalaludin as-Syatibi. Tapi amplop itu bukan lantas masuk kantong sendiri, namun harus dilaporkan ke fraksi.
 
“Saya terpaksa menerimanya. Ada aturan, setiap anggota fraksi harus menerima dulu, baru lapor ke fraksi. Nanti fraksi yang memutuskan uang itu dikembalikan,” kata Djalaludin usai diperiksa KPK.

Selamat Idul Fitri 1429H