Polemik Seleksi Anggota KPUD Depok, ‘Putusan KPUD Jabar cacat hukum’

PANMAS, MONDE: Aksi demo itu mengusung tiga agenda tuntutan, terutama menuntut KPU Pusat membatalkan keputusan KPU Jawa Barat yang menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok periode 2008-2013.

Dalam siaran pers yang diterima Monde, Koma yang terdiri dari LSM Forpenas, Forpendik, Fitra depok, Dewa, CSE, LPSMas dan Faksi menyatakan sikap bersama; meminta KPU Pusat menganulir hasil keputusan KPU Jabar yang menetapkan Udi Bin Muslih dan Yoyo Effendi, karena cacat secara hukum, meminta KPU Pusat mengambil-alih dalam pengambilan keputusan ulang menentukan calon anggota KPUD Depok yang baru, meminta warga Depok untuk tidak terlibat dalam Pemilu maupun Pilkada (Golput) yang dilaksanakan KPUD yang cacat hukum.

PKS Buat Kontrak Politik Dengan Buruh

INILAH.COM, Makassar – 23/09/2008 03:18 – Suriani – Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan merangkul kaum buruh. Komunitas ini dianggap mampu memberi suara signifikan bagi partai Islam dengan basis intelektual muda kampus itu.

“Kekuatan kaum buruh itu sangat besar dan jika di akomodir dan dimanfaatkan bisa memberi kontribusi suara banyak,” jelas Sekjen PKS Anis Matta, saat berdiskusi dengan para aktivis pemerhati buruh dan perwakilan beberapa buruh pabrik, Selasa (23/9) di Makassar.

Suap Tanjung Api-api, 4 Anggota FPKS Bantah Ikut Nikmati Kenduri Rp 2,5 Miliar

Jakarta – Jumat, 26/09/2008 08:04 WIB – Ken Yunita – detikNews – 4 Anggota FPKS disebut-sebut ikut menerima uang suap izin alih fungsi lahan hutan lindung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, dari Sarjan Tahir. Namun keempatnya langsung membantahnya.
 
“Saya ingin tegaskan bahwa saya, Suswono, Umung Anwar Sanusi, dan Tamsil Linrung dari FPKS memang menerima uang dari sekretariat Komisi IX (bukan dari Sarjan Tahir),” kata Syamsul Hilal dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Jumat (26/9/2008).

Djalaludin: Ada Kebijakan FPKS untuk Terima Amplop

Jakarta – Senin, 21/04/2008 14:25 WIB – Arry Anggadha – detikNews – Tidak ada kebijakan dari FPKS untuk menolak uang dari pihak ketiga. Itulah pengakuan anggota Komisi IV DPR Djalaludin as-Syatibi. Tapi amplop itu bukan lantas masuk kantong sendiri, namun harus dilaporkan ke fraksi.
 
“Saya terpaksa menerimanya. Ada aturan, setiap anggota fraksi harus menerima dulu, baru lapor ke fraksi. Nanti fraksi yang memutuskan uang itu dikembalikan,” kata Djalaludin usai diperiksa KPK.

Selamat Idul Fitri 1429H

Benarkah PKS Bermuka Dua?

INILAH.COM, Jakarta – 24/09/2008 19:31 – Malikul Kusno & Ahluwalia – Kenapa PKS mengkritik Presiden SBY? Padahal, SBY sabar menghadapi lawan-lawan politiknya. Ada apa? Adakah PKS lupa ia bagian integral koalisi SBY-JK dan Kabinet Indonesia Bersatu? Sebuah perenungan untuk politisi PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini dikenal sebagai partai Islam yang konsisten memegang prinsip politik dan etikanya. Namun, dalam perkembangan terakhir, kadang-kadang PKS bersikap inkonsisten. Bahkan, partai yang diisi kader-kader muda itu mengkritik pemerintah SBY yang dianggap emosional dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Benarkah SBY emosi menanggapi lawan politiknya?

50 Anggota Diduga Terima Suap, Daftar Lengkap Nama-nama Anggota Komisi IV

Jakarta – Iin Yumiyanti – detikNews – Sebanyak 50 anggota Komisi IV DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan di Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS mengakuinya. Namun semua anggota FPKS sudah mengembalikan uang tersebut.
 
“Memang faktanya seperti itu, dan data yang diperoleh oleh KPK memang benar,” kata anggota FPKS Tamsil Linrung kepada detikcom pertelepon, Rabu (24/9/2008).

Suap Konversi Hutan, Tamsil Linrung: Semua Anggota Komisi IV Memang Terima Uang

Jakarta – Rabu, 24/09/2008 12:08 WIB – Ronald Tanamas – detikNews – Kasus suap di Komisi IV DPR semakin terbuka. Politikus dari fraksi PKS Tamsil Linrung mengatakan anggota Komisi IV DPR memang menerima dana suap dari kasus alih fungsi hutan bakau di Tanjung Api-api di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemberian uang untuk wakil rakyat ini dilakukan sekitar November 2006.
 
“Memang faktanya seperti itu, dan data yang diperoleh oleh KPK memang benar. Saya pernah menerima uang tersebut dan penerimaan itu lebih dari 1 kali, saya lupa detailnya. Kalau tidak salah totalnya sampai Rp 2 miliar ” kata Tamsil Linrung kepada detikcom melalui telepon, Rabu (24/9/2008)

Kembalikan Rp 1,2 M ke KPK, Pimpinan Komisi IV Akui Sering Terima Uang

Jakarta – Selasa, 23/09/2008 12:58 WIB – Indra Subagja – detikNews – Di persidangan Al Amin Nur Nasution terpapar fakta. Mayoritas, atau 50 anggota Komisi IV DPR menerima suap dari berbagai kasus hutan. Antara lain Tanjung Api-api, Sumsel dan Bintan, Riau. Pimpinan Komisi IV membenarkan pihaknya memang sering menerima uang.
 
“Yang jelas memang saya sering menerima uang yang termasuk kategori gratifikasi. Tapi semua sudah saya kembalikan ke KPK,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono saat dihubungi via telepon, Selasa (23/8/2008).

PKS, ‘Politik Itu Bundar’

INILAH.COM, Makassar – 24/09/2008 11:14 – Suriani – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menyentuh lapangan hijau. Mereka mengawalinya dari Makassar. Panggung sepak bola memiliki jutaan masa mengambang yang bisa dimanfaatkan partai politik untuk mendulang suara.

Sepak bola memang hanya sebuah permainan. Pada beberapa negara maju, bisalah dibubuhi dengan industri permainan. Mestinya dia tak bisa dikait-kaitkan dengan politik, tapi sepak bola memiliki potensi politik yang besar.