Badrul Kamal Ikut Bertarung

BOGOR, MONDE - 04-Jul-2008 08:30:58 WIB - Bursa calon walikota dan wakil walikota Bogor ternyata diminati mantan Walikota Depok, Badrul Kamal. Bahkan mantan orang nomor Kota Depok itu masuk dalam jajaran bursa bakal calon yang diajukan Partai Demokrat Kota Bogor.

Meski hanya sebatas menduduki posisi sebagai wakil walikota, nama tersebut ditenggarai mampu menarik minat masyarakat. Selain itu, sejumlah mantan pejabat Pemkab Bogor juga masuk ke bursa penjaringan bakal calon Wakil Walikota Bogor dari Partai Demokrat.

Badrul akan mendampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor Mulyatma pada Pilkada di Kota Bogor yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang.

“Saat ini, tim sembilan sedang menggodok nama tersebut termasuk nama lainnya, antara lain mantan Sekda Kab Bogor Yuyun Muslihat dan pejabat Kota Bogor Syaiful Anwar,” ujar Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Neni Ratnawati kepada wartawan Rabu petang.

Hingga saat ini penggodokan untuk mematangkan Badrul menjadi calon Wakil Wali Kota Bogor masih dilaksanakan oleh Tim 9 partai tersebut. Popularitas Badrul Kamal masih cukup bagus dan diharapkan mampu menggiring masyarakat untuk memilih calon walikota dan wakil walikota dari Partai Demokrat.

“Segenap jajaran pengurus Partai Demokrat telah menyetujui pak Badrul sbagai pendamping pak Mulyatma. Tetapi , kita masih belum final, apakah beliau yang kita pilih atau dua kandidat calon lainnya yang masuk kriteria,” jelas Neni.

Ketika disinggung kemungkinan pendamping Mulyatma adalah tokoh diluar yang sedang digodok tim 9, menurut Neni, segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik tapi pihaknya menolak tokoh atau politisi yang tersandung masalah hukum, khususnya yang terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan APBD 2002 yang merupakan korupsi berjamah dari para anggota dewan periode 1999-2004.

“Kami akan memberikan tokoh yang terbaik bagi warga Kota Bogor. Kami menolak tokoh atau politisi yang tersandung masalah hukum untuk mendampingi Pak Mulyatma. Terlebih lagi para politisi yang diduga terlibat dugaan penyalahgunaan APBD 2002. Kami tidak mau mengecewakan warga Kota Bogor,” tandasnya.

Sementara itu mantan Walikota Depok, Badrul Kamal, sulit dihubungi. Sebab beberapa kali dihubungi telepon genggamnya sedang kondisi tidak aktif.(s-3)

Hanura Perkuat Konsolidasi

PANMAS, MONDE – 04-Jul-2008 09:39:06 WIB – Meskipun belum dipastikan lolos dalam verifikasi adminstrasi dan faktual partai politik pemilu 2009 oleh KPUD, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Depok terus melaksanakan berbagai kegiatan termasuk konsolidasi dengan ketua PAC di enam kecamatan, kemarin.

“Lolos atau tidak lolos dalam verifikasi bukanlah hal yang utama bagi Hanura. Bagi kami yang penting adalah diterima masyarakat dan dapat menunjukkan karya nyata. Untuk itu segenap ketua PAC, kader, pengurus, dan bakal calon legislatif (bacaleg) harus memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar janji-janji politik,” ungkap Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok Ary Kadarisman.

Ketika ditanya prihal target kursi legislatif Depok yang nantinya berjumlah 50 kursi, Ary tidak ingin menyombongkan atau berbangga diri. “Yang penting para Hanura bisa berbuat bagi masyarakat dan diterima oleh masyarakat, baik sebelum, selama, ataupun sesudah masa pemilihan umum,” tuturnya.

Sebagai buktinya, Ary juga menyampaikan bahwa satu tahun lalu semenjak DPC mendapat SK dari pusat, bahkan ketua PAC enam kecamatan belum dibakukan, Hanura telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Misalnya, plurisasi yang diselenggarakan Monde, khitanan massal hingga kerja bakti di lingkungan.

Memasuki masa pemilu 2009, Ary menyampaikan kepada masyarakat untuk mewaspadai tindakan sejumlah partai yang melakukan kampanye dengan mendompleng kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, arisan, atau kegiatan lain di tingkat RT/RW.

“Kalau mereka memang ingin kampanye tentunya secara sportif jangan numpang di kegiatan yang dilaksanakan masyarakat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ranah politik. Hal ini terjadi di salah satu RW Depok Jaya,” ungkapnya.(m-9/why)

Golkar: Syarat Capres Tetap 30% Dukungan

INILAH.COM, Jakarta – 20/06/2008 18:40 – Partai Golkar tetap mengusulkan bahwa pasangan capres/cawapres yang akan mengikuti rivalitas pada Pemilu 2009 harus diajukan oleh partai politik atau gabungan Parpol yang menguasai 30% kursi parlemen.

Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chairul Azwar di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (20/6), menegaskan, persyaratan dukungan 30% itu untuk mengakhiri pemerintahan yang dikuasai parlemen, seperti saat ini. “Kita ingin pemerintahan yang kuat. Banyaknya calon juga bukan wujud demokrasi. Bukan itu semestinya,” kata Rully.

Sebelumnya, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengemukakan, PAN mengusulkan syarat bagi parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusulkan calon presiden/wakil presiden sebaiknya memperoleh jumlah 15% kursi di parlemen. “Jangan sampai RUU Pilpres membatasi pilihan politik masyarakat,” katanya.

Pada Pemilu 2004 diberlakukan syarat pencalonan sebesar 3% parliamentary threshold (PT) berhak mencalonkan presiden. Padahal dalam ketentuan peralihan UU Pilpres disyaratkan dukungan minimal 15%. “Ketentuan yang lama itu belum berlaku. Karena itu, PAN bersikap moderat dan realistis apabila ketentuan 15% itu diberlakukan pada Pilpres 2009,” katanya.

Zulkifli yang juga Ketua Fraksi PAN DPR menyatakan, usul 15% kursi parlemen itu merupakan jalan tengah di antara usul fraksi-fraksi di DPR. Mengenai syarat pencalonan 30% kursi parlemen yang diusulkan Golkar, dia mengemukakan, usul itu akan terlalu membatasi peluang bagi masyarakat untuk memilih Capres.

Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menjelaskan, pihaknya mengusulkan parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi parlemen sebaiknya berhak mengusulkan Capres/Cawapres. “Usul 20% itu moderat dan rasional karena dalam UU Pilpres yan lama ditentukan persyaratan dukungan 15%,” katanya.

PDIP menginginkan agar presiden yang terpilih pada Pilpres 2009 memperoleh dukungan kuat dari parlemen. Jika pemerintahan tidak didukung parlemen, maka energi akan terkuras untuk lobi-lobi politik dan terjadi tarik-menarik kepentingan di antara parpol. [*/P1]

PBR Patok Suara 50% pada Pemilu 2009 di Depok

MARGONDA, MONDE - 03-Jul-2008 09:32:57 WIB - Meskipun Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kota Depok, A. Asmawi, hijrah ke Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Depok, parpol besutan Bursah Zarnubi itu tetap percaya diri dapat meraup maksimum 50% suara warga Depok pada Pemilu 2009.

Menurut Guntur Aryo Bimo, Ketua DPC PBR Depok, pada Pemilu 2004 parpolnya hanya mampu mendulang 23,8 ribu suara, saat itu jumlah pemilih tak sampai 700 ribu suara.

“Tahun 2009 total pemilih hampir mencapai satu juta pemilih, kami menargetkan akan membidik setidaknya maksimal 50% suara,” ujarnya saat bertandang ke kantor redaksi Monde kemarin.

Menurut Bimo, kepindahan Asmawi tak akan mengurangi semangat 63 ranting PBR di Kota Depok untuk bergerak. Bahkan PBR akan menempatkan kadernya di 2.090 titik TPS di seluruh Kota Depok.

“Tahun 2004 kami memang kurang konsolidasi di TPS, kini kami akan lebih ketat mengawasi TPS-TPS,” jelasnya.

Guna merealisasikan mimpi PBR untuk meraih 50% suara pada Pemilu 2009, kata Bimo, ada lima aspek strategis yang membedakan antara Pemilu 2009 dan 2004. Pertama, dari UU No. 10/2008, ada 16 parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, termasuk PBR. Kedua, kini berlaku parliamentary threshold sebesar 2,5% dari sebelumnya electoral threshold 2%.

Ketiga, efisiensi dan perubahan cara memilih. Adanya jumlah pemilih dari 300 orang menjadi 500 orang per TPS, perubahan cara dari mencoblos menjadi menandai, serta meniadakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPS.

Keempat, penambahan Dapil dan jumlah kursi DPR serta DPRD Kota/Kab. Kelima, penetapan calon terpilih. “Semua aspek ini begitu strategis buat PBR, dan PBR sangat siap mengikuti pemilu.”

Sementara Mardi, Sekretaris DPC PBR Depok menambahkan, paling tidak ada lima yang yang telah disiapkan PBR Depok untuk menghadapi Pemilu 2009. Pertama, membentuk Komite Pemenangan Pemilui (KPP) yang akan memetakan potensi PBR dan kekuatan parpol lain.

Kedua, menetapkan peta politik PBR sambil mengindentifikasi basis-basis konstituen PBR serta membuat target perolehan suara dimasing-masing kecamatan, desa/kelurahan.

Ketiga, melakukan kajian komprehensif tentang trend politik local dan memonitor langkah-langkah strategis yang dilakukan parpol lain.

Keempat, membuat mekanisme penjaringan calon legislative. Kelima, melakuka pelatihan juru kampanye dan pelatihan saksi.(dj)